Krisis Iklim di Tengah-tengah Kita

Ironisnya, krisis iklim justru lebih berdampak pada kelompok ekonomi rentan. Perlu dipertanyakan, siapa yang lebih diuntungkan oleh degradasi lingkungan?

Saya berasal dari Riau, provinsi dengan lahan gambut seluas 3,9 juta hektar dari keseluruhan luas wilayah kurang lebih 8,7 juta hektar. Dan kebakaran hutan adalah bencana yang kerap terjadi setiap tahunnya. Saya di tingkat SMP ketika pertama kali melihat kebakaran hutan di lahan gambut terjadi, saya diliburkan kurang lebih tiga bulan saat itu, saat saya belum tahu bahwa alih fungsi hutan adalah salah satu penyumbang terbesar emisi gas karbon ke atmosfer di Indonesia.

Membahas krisis iklim atau perubahan iklim merupakan pembahasan yang tak akan pernah selesai hanya dalam sekali duduk, apalagi hanya dituangkan dalam rangkaian kata tulisan ini, musabab isu iklim merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan lintas disiplin agar bisa membahasnya secara adil dan menyeluruh. Jauh dari tujuan itu semua, saya hanya ingin menuangkan ansietas saya tentang isu ini.

Tidak bisa tidak, sedikit banyak dalam sepuluh tahun ke depan, meta narasi yang akan membumbung tinggi adalah perihal isu perubahan iklim, atau lebih tepatnya disebut sebagai krisis iklim, karena kata “perubahan” pada iklim memang terjadi sangat lambat, lebih lambat dari apa yang kita kira, dan memang terjadi sangat cepat, lebih cepat dari semua alat yang bisa mengenali dan mengukur kecepatannya, sehingga penamaan “krisis” akan memunculkan efek urgensi bagi kita untuk sadar.

Semua ini bermula ketika Revolusi Industri pertama terjadi, saat tenaga manusia mulai dibantu mesin industri yang mampu memproduksi sesuatu dalam jumlah yang masif dalam waktu singkat, dan mesin ini menggunakan energi yang bersumber dari batu bara, minyak bumi, dan energi-energi fosil lainnya yang, ketika semua energi itu dibakar akan mengeluarkan gas-gas polutan yang jamak dikenal dengan emisi gas karbon ke udara, dan akibatnya seperti efek gas rumah kaca, yaitu membendung panas matahari di bumi yang menyebabkan konsekuensi alam, seperti kenaikan suhu bumi dari tahun ke tahun, es kutub mencair, krisis air dan agrikultur, perubahan pola cuaca menjadi ekstrem, dan lain-lain. Proses itulah yang saya sadari akhir-akhir ini dengan sebutan perubahan atau krisis iklim.

Tak terhitung lagi konsekuensi-konsekuensi alam yang terjadi di negeri ini, semakin tahun semakin meningkat intensitasnya, banjir tahunan di tahun 2017 dan 2020, musim kemarau yang semakin panjang pada 2019 yang sudah menyebabkan puluhan ribu hektar lahan pertanian gagal panen, kekeringan yang menyebabkan kebakaran lahan sulit dikontrol di tahun 2015 dan 2019, bukankah semua konsekuensi alam ini menyadarkan kita bahwa itu semua tidak terjadi secara natural, melainkan karena ulah kita?

Sebagai tambahan, kita mungkin bisa melihat ke dalam dua grafik berikut. Gambar pertama adalah anomali kenaikan suhu rata-rata global sejak awal mula revolusi industri, dan gambar kedua, total emisi CO2 ke udara, kita tentu bisa melihat kesamaan pada pola keduanya.

page2image894172352
page2image894172656

Mungkin, sebagian dari kita berpikir bahwa masih ada isu-isu yang lebih penting yang harus diselesaikan lebih dahulu daripada isu iklim, seperti kemiskinan contohnya. Ironisnya, krisis iklim justru lebih berdampak pada kelompok ekonomi rentan. Perlu dipertanyakan, siapa yang lebih diuntungkan oleh degradasi lingkungan? Ketika pembakaran lahan terjadi, mayoritas keuntungan bersifat privat, tapi biaya sosial justru ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan.

Belum lagi ketika banjir kemarin, dampak yang tidak proporsional terjadi pada kelompok ekonomi rentan, sedangkan kelompok menengah dan atas tinggal di kompleks yang perumahannya sudah dielevasi. Itulah mengapa krisis iklim juga disebut isu lintas kelas, karena ketimpangan akan dampaknya terjadi di beberapa bagian kelompok masyarakat secara jelas. Maka, sudah tentu, isu iklim justru hal utama yang harus diselesaikan, karena kita tidak akan bisa melakukan kegiatan amal kepada kelompok miskin kalau tempat untuk mengadakan kegiatan itu tidak ada, ya, kan?

Lebih lanjut, sama halnya jika kita mementingkan isu ekonomi terlebih dahulu, tentu kita kita tidak mungkin melakukan kegiatan ekonomi kalau tempat mengadakan kegiatan itu tidak ada, contohnya saja pandemi ini, boro-boro mau mengadakan kegiatan ekonomi, beradaptasi dengan keadaan pandemi saja kita sudah kewalahan.

Untuk mencegah kebanyakan bencana itu yang terjadi, The Paris Agreement atau Persetujuan Paris telah dilaksanakan di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa di Paris, Perancis pada tahun 2015. Inti dari persetujuan ini adalah untuk menekan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celsius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan agar kita beralih dari energi fosil ke energi yang lebih terbarukan dengan emisi karbon lebih rendah dan ramah lingkungan.

Indonesia sendiri telah berkomitmen mereduksi emisi sebesar 29% di 2030 dengan usaha mandiri dan 41% dengan bantuan internasional di bawah Paris Agreement, melalui kebijakan seperti proteksi hutan, meningkatkan bauran energi terbarukan, dan restorasi alam. Namun, implementasinya bagaimana?

Pada kenyataannya, lima tahun pertama Presiden Jokowi menjabat, pembangkit listrik tenaga fosil berkembang 4 kali lebih cepat daripada energi terbarukan, dan hal yang paling utama dan mempunyai peran besar dalam peralihan ini adalah kepemimpinan politik.

Kita tahu bahwa sebagian besar pemangku politik berhubungan dengan bisnis tambang batu bara, contohnya bisa dilihat pada UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang kebanyakan bertentangan pada komitmen iklim Indonesia dan semakin menomorduakan perlindungan lingkungan dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Semua tambang batu bara yang menggunakan kontrak take or pay (ambil tidak ambil, harus bayar) menyebabkan pasokan listrik yang oversupply dan menambah beban keuangan PLN yang dalam dua tahun terakhir menanjak drastis. Dan tentunya, peningkatan emisi gas karbon yang dikeluarkan ke udara.

Belum lagi pihak pemerintahan lebih berfokus pada acuan kerja lima tahunan saja, maka, mengambil kebijakan untuk berinvestasi pada PLTU batu bara yang murah, tapi berefek krisis iklim dan bencana tahunan, lebih menguntungkan daripada transisi ke energi terbarukan yang membutuhkan biaya mahal tapi berefek pada penurunan emisi gas karbon dan ramah lingkungan.

Jika dilihat secara umum pada Persetujuan Paris, kenaikan 1 derajat bukan lah hal yang berarti, tapi kenyataannya tidak begitu, dikutip dari buku The Uninhabitable Earth karya David Wallace, para ilmuwan memprediksi bahwa di suhu 2 derajat celsius, bongkahan-bongkahan es kutub mulai mencair, 400 juta lebih orang akan menderita karena kekurangan air, kota-kota besar di planet menjadi tidak layak untuk ditinggali, dan gelombang panas akan membunuh ribuan orang setiap musim panas.

Pada 3 derajat, kekeringan permanen akan terjadi di Eropa bagian selatan, dan rata-rata kekeringan di Amerika Tengah akan berlangsung 19 bulan lebih lama, lebih lagi, di Afrika Utara kekeringan berlangsung lima tahun lebih lama, dan kebakaran hutan akan terjadi setiap tahunnya di Mediterania dan Amerika.

Dan pada 4 derajat, delapan juta orang akan menderita demam berdarah setiap tahunnya di Amerika Latin dan mendekati krisis pangan global tahunan, meningkatnya kematian akibat gelombang panas sebanyak 9%, di tempat-tempat tertentu, enam bencana alam akibat krisis iklim dapat menyerang bersamaan dan mengakibatkan kerugian melampaui 600 triliun dolar, jumlah yang dua kali lipat lebih banyak dari seluruh kekayaan yang ada di dunia saat ini.

Di Indonesia sendiri, kita mungkin tidak akan mampu membayangkan bencana yang lebih buruk dari yang pernah kita alami sampai saat ini, naiknya permukaan air hingga menenggelamkan pulau, musim kemarau panjang, cuaca ekstrem, serta bencana-bencana tahunan lain yang belum ada presedennya.

Ibadah haji, ibadah yang saya kira akan terhenti karena tidak ada lagi yang mau melaksanakannya, ternyata salah besar, kita tidak melaksanakannya bukan karena keengganan kita melaksanakan, melainkan karena alam menghentikannya. Hal ini disebabkan keadaan fisik kita yang mustahil menerima gelombang panas secara langsung saat haji. Hari ini kita tidak bisa haji karena pandemi, di masa depan kita tidak bisa haji karena ulah kita sendiri.

Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menekan angka emisi gas karbon secara progresif, selain dari kalangan muda-mudi Indonesia sendiri yang masuk ke kursi politik, karena isu iklim adalah isu lintas generasi yang dampaknya akan kita rasakan beberapa dekade ke depan, sementara itu, masing-masing pribadi juga memainkan peran dengan memulai gaya hidup yang minimalis, menggunakan barang yang dapat dipakai terus menerus, dan membayar jumlah emisi yang kita keluarkan setiap harinya.

Jika pemerintah tidak menghentikan PLTU batu bara sekarang dan tidak mengganti alat alih fungsi lahan yang lebih ramah lingkungan, saya akan pulang ke Riau dengan memakai masker setiap harinya, bukan karena alasan Corona, melainkan karena asap kebakaran hutan tahunan, yang lebih besar luasnya dari yang terakhir kali saya lihat, saat saya duduk di kursi SMP, tahun 2015.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *