Oligarki Membungkam Mulut Kita

Saya tidak seidealis Gie, saya tidak ingin mati muda. Namun saya juga tidak ingin berumur tua dengan sial. Oleh karena itu saya berjanji pada diri sendiri—agar tidak jatuh ke dalam lubang kesialan itu—untuk golput sepanjang hayat, dan menjauhi partai politik, apa pun bentuknya.

Awalnya saya bingung bagaimana harus memulai tulisan ini, tapi saya percaya segala kata maki, umpatan, sumpah serapah, anjing, bangsat, tai, kehed sia, pantek, jancok, yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI hari ini, akan dicatat sebagai amal baik alih-alih dosa.

Saya menulis ini di kantor, di pusat kota Jakarta, yang harusnya sedang ditutup sejak pengumuman PSBB Jakarta lanjutan awal September lalu. Namun peraturan adalah satu hal, dan kebijakan adalah hal lain. Dan kebijakan yang pemilik perusahaan ambil adalah, tetap masuk dengan jam kerja yang dikurangi (juga gaji).

Tampaknya Big Boss melihat celah pada bagian 11 bidang usaha vital yang boleh tetap berjalan dengan kapasitas minimal, yang salah satunya adalah bidang usaha komunikasi dan teknologi informatika. Bagaimana dengan kantor saya, startup yang mengembangkan aplikasi belajar semacam Ruang Guru, apakah ini masuk hitungan, atau tidak? Tergantung apa kepentingan anda.

Beginilah peraturan di mata oligarki, semuanya tentang bagaimana mereka bisa mengambil keuntungan dari sana. Jadi bagaimana mungkin saya bisa percaya, bahwa Rancangan Undang-Undang yang berusaha diketuk diam-diam, sedang pada waktu yang bersamaan dikutuk oleh banyak orang, bakal ditujukan untuk menjamin setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dalam hubungan kerja? Goblok.

Sore kemarin, 5 Oktober 2020, bertepatan juga dengan ulang tahun TNI yang tak bisa diharapkan, RUU yang sama-sama tak bisa diharapkan itu sudah sah jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Betapa saya muak.

Tak perlulah saya jadi mahasiswa hukum dulu, atau membaca per halaman keseluruhan draft Undang-Undang itu, baru boleh menyimpulkan sesuatu. Setidaknya sudah ada media yang melakukannya, ada orang-orang dengan kapasitas itu yang telah mengulasnya, dan apalah yang tersisa selain menyimak hasil pembacaan mereka?

Apakah saya harus jadi dokter spesialis dulu, atau pakar epidemiologi misalnya, baru boleh bilang penanganan covid-19 di Indonesia amburadul? Dan apakah saya harus jadi hakim agung dulu baru boleh memprotes RUU Cilaka ini?

Bagaimana dengan para DPR yang sangat ingin dihormati itu, yang menyusun RUU bangsat itu, lalu pemerintah yang mengusulkannya, orang-orang picik itu, apakah ke semuanya sarjana hukum? Apakah mereka satu per satu menunggu diwisuda hukum dulu untuk menyusun Undang-Undang pasal demi pasalnya?

Sekarang katakan kepada saya, lebih sinting mana, rakyat yang merasa hidupnya bakal makin suram dan runyam sejak membaca advokasi dari orang-orang yang memberitahu mereka: hei, hak-hakmu bakal dikebiri, hei pekerja, kamu bisa jadi kerja 6 hari seminggu dengan upah minimal, hei kalian para lulusan baru, kalian bisa jadi tenaga kerja muda murah, dan bisa magang seumur hidup. Atau para wakil rakyat yang hanya angguk-angguk ikut arahan ketua partai?

Orang-orang kecil mati-matian hidup, antara hidup dan mati seperti hanya berjarak sehari, sementara orang-orang di atas sana, yang kursinya mereka duduki dari hasil keringat dan air mata rakyat, hanya menghitung nilai seseorang dengan angka.

Ada seorang anak lahir, maka populasi warga negara bertambah satu, jika ada seorang lagi yang mati, itu dikurangi satu. Tidak penting fakta bahwa ada banyak kehidupan lain yang bersambung dengannya. Tidak peduli ada seorang ibu yang menunggu anaknya pulang ke rumah, saat di tempat lain anaknya itu ditembak mati aparat.

Sekarang orang-orang picik di negeri ini berusaha membangun narasi untuk mematikan suara rakyat. Sebuah strategi dengan apa yang disebut dalam telegram kapolri sebagai KONTRA NARASI ISU-ISU YG MENDISKREDITKAN PEMERINTAH TTK.

Beberapa hari ke depan kita tidak akan bosan-bosan membaca pernyataan para penjarah itu, bahwa UU Cipta Kerja tidak semenyeramkan yang kita pikir, kekhawatiran rakyat tidak berdasar, semua hoax, UU Cipta Kerja baik, kerja, kerja, kerja. Dan seperti penolakan RKUHP tahun lalu, semua akan dilibas.

Saya sudah cukup melihat polah pemerintah. Malam-malam saya susah tidur, paginya saya masih harus kerja, dan pagi ini saya terbangun, dengan tiba-tiba saja mengimani apa yang sebelumnya saya kira omong kosong, bahwa jokowi adalah boneka, dan pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Semua kekuasaan sama saja, sama-sama busuk. Dan semua penguasa sama saja, sama-sama rakus.

Belakangan saya mulai memahami apa yang Soe Hok Gie katakan, “Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua.” Tidak dilahirkan berarti tidak harus berkompromi dengan hidup, mati muda berarti membawa idealisme kita mati bersama, sedangkan umur tua berarti hidup dengan dihadapkan pada banyak pilihan, termasuk meninggalkan idealisme sendiri.

Saya tidak seidealis Gie, saya tidak ingin mati muda. Namun saya juga tidak ingin berumur tua dengan sial. Oleh karena itu saya berjanji pada diri sendiri—agar tidak jatuh ke dalam lubang kesialan itu—untuk golput sepanjang hayat, dan menjauhi partai politik, apa pun bentuknya.

Hanya dengan begitu mungkin saya masih bisa hidup berumur tua dalam keberuntungan. Dan kelak bisa dengan bangga berbisik kepada anak saya sebelum meninggal, “Nak, ayah boleh jadi pecundang, tapi ayah tidak pernah berkhianat kepada hati nurani.”

Jakarta, 6 Oktober 2020

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *