Ravio Patra: Saya Merasa Saya Diculik

Laporan Konferensi Pers Ravio Patra Ajukan Praperadilan terhadap Polda Metro Jaya

“Saya merasa saya diculik,” begitu ucap Ravio Patra dalam konferensi persnya hari ini (Kamis, 4 Juni 2020). Ravio ditangkap pada hari Rabu, 22 April 2020 oleh Polda Metro Jaya atas tuduhan provokasi dan hasutan berbuat onar.

Polisi meringkus Ravio di Jl. Blora Menteng saat hendak bertemu dengan temannya, Roy Spijkerboer untuk mengamankan diri. Ravio merasa tidak aman karena sejak siang whatsappnya diretas, dan saat berhasil mengakses kembali akunnya, ia mendapati pesan-pesan provokasi terkirim dari nomornya ke orang-orang tak dikenal.

Wajar jika kemudian Ravio merasa diculik. Polisi yang menangkapnya tidak berseragam, tidak menunjukkan identitas diri, dan tidak membawa surat penangkapan. Semua serba gelap seperti malam hari saat polisi menangkapnya. Penangkapan malam-malam sepertinya sedang menjadi tren kepolisian, apalagi waktu itu bulan puasa, mungkin mereka sengaja menunggu berbuka. Kemudian barang-barang Ravio digeledah paksa, disita, dan polisi memaksanya meneken Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pagi-pagi buta tanpa pendampingan kuasa hukum.

Setelah mendengar kabar penangkapan Ravio, tim dari YLBHI langsung menunggu di Polda Metro Jaya sejak pagi hari (Kamis, 23 April 2020). Namun nama Ravio tidak terdaftar sebagai orang yang ditangkap pada hari itu. Keberadaan Ravio masih belum bisa dipastikan kecuali oleh Ravio sendiri dan Polda Metro Jaya.

Sementara itu Ravio tidak diijinkan menghubungi penasihat hukumnya karena tidak punya surat kuasa. Barulah pada siang hari Polda Metro Jaya memberi konfirmasi atas penangkapan Ravio lewat konferensi pers dengan tuduhan pesan provokasi tadi. Tim YLBHI baru bisa menemui Ravio menjelang malam, dan Ravio baru dibebaskan esok paginya (Jum’at, 24 April 2020) dengan status sebagai Saksi (menurut pernyataan Ravio, di BAP awal statusnya ditulis sebagai Tersangka).

Walau Ravio sudah bebas, kasus ini belum selesai dan masih menyisakan beberapa kejanggalan. Berdasarkan hal itu Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus mengajukan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 Juni 2020 lalu, atas sah-tidak sahnya penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Ravio.

Keterangan lengkap tentang pengajuan praperadilan ini disampaikan pada konferensi pers yang berlangsung via Zoom dengan menghadirkan Ravio Patra, Era Purnamasari dari YLBHI, Andi Muhammad Rezaldy dari Kontras, Rizki Yudha Prawira dari LBH Pers, dan Okky Wiratama dari LBH Jakarta.

Okky Wiratama menyampaikan, “Mekanisme praperadilan adalah hal biasa yang ditempuh untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan penegak hukum. Praperadilan juga menjadi alat kontrol untuk penegak hukum apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur atau belum.”

Sementara penangkapan Ravio patut diduga melanggar hukum karena tidak ada surat tugas dan surat perintah penangkapan beserta alasan penangkapannya, seperti yang tercantum pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP atau UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 9 ayat (1). Polisi juga bukan menangkap tangan Ravio saat melakukan tindak pidana, sehingga seharusnya ada surat panggilan terlebih dahulu kepada terlapor.

Poin kedua, polisi melakukan penggeledahan paksa tanpa menyertakan surat ijin dari Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya penyitaan barang-barang yang tidak relevan (seperti buku-buku) tanpa ada berita acara penyitaan. Buku-buku Ravio memang sudah dikembalikan, tapi Polda Metro Jaya masih memegang dua buah handphone dan dua buah laptopnya (sedangkan laptop yang satu adalah milik kantor dan tidak berhubungan dengan kasus Ravio).

Polda Metro Jaya yang saat ini memegang akses terhadap alat komunikasi Ravio adalah yang paling mungkin untuk mengusut kasus peretasan yang ia alami. Era Purnamasari selaku kuasa hukum Ravio mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan tentang peretasan whatsapp Ravio kepada Profesi dan Pengamanan (PROPAM) POLRI.

Landasan hukumnya adalah pasal 35 UU ITE tahun 2008 tentang perbuatan melawan hukum dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.

Kini sudah lewat dari sebulan sejak kasus peretasan terjadi, tapi belum ada perkembangan yang berarti. Bahkan sekadar pemanggilan saksi-saksi belum dijalankan. Sementara beberapa pihak gencar membangun narasi bahwa peretasan itu kebohongan belaka. Padahal menurut Rizki Yudha Prawira banyak kasus peretasan lain yang terjadi, walau hanya sebagian yang sempat disorot publik.

Pada 31 Mei 2020 lalu akun instagram Budi Setyarso Pemimpin Redaksi Koran Tempo diretas ketika sedang memandu diskusi Tempo berjudul “Mengapa Diskusi dan Tulisan Diteror?”. Sebelumnya lagi, pada 22 Mei 2020 akun whatsapp Al Araf Direktur Imparsial yang diretas.

“Masyarakat sipil punya kerentanan yang sama untuk menjadi korban peretasan,” ucap Rizki. Apa yang menimpa Ravio bisa jadi menimpa siapa saja di antara kita, dan pada saatnya tiba kita baru menyadari bahwa ini hanya soal waktu. Bukan hanya masalah peretasan, pun penegakan hukum yang sewenang-wenang bisa memakan korban siapapun. Yang ironis adalah kemungkinannya akan meningkat apabila kita berada pada bidang advokasi publik atau aktivis kemanusiaan.

Kontras melihat adanya indikasi upaya pembungkaman terhadap orang-orang yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Data Kontras yang dihimpun dari Desember 2018 – November 2019 menyebutkan terdapat 161 peristiwa kekerasan dialami oleh pembela HAM, 187 peristiwa pelanggaran atas kebebasan bereskpresi, dan 1915 orang mengalami penangkapan sewenang-wenang.

Tindakan-tindakan seperti itu bertentangan bukan hanya dengan hukum, pun moral kepolisian. Purnawirawan Jenderal Polisi Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Mendagri pernah menulis buku Democratic Policing bersama Hermawan Sulistyo. Buku itu menjelaskan bahwa polisi sebagai pelayan publik yang bekerja sesuai prinsip demokrasi, profesional, netral, dan berlandaskan HAM. Masihkah hal itu relevan kini? Untuk menjawabnya, saya rasa polisi harus sekaligus menjawab anekdot lawas berikut: kalau penjahatnya adalah polisi, masyarakat harus melapor ke siapa?

Jakarta, 4 Juni 2020

Rekaman audio Konferensi Pers Ravio Patra Ajukan Praperadilan terhadap Polda Metro Jaya bisa diunduh di sini

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *