Rekonstruksi Ideologisasi Pancasila Pasca Reformasi

Garuda Pancasila lebih mudah dibayangkan dalam wujud visualnya, daripada entitas nilai-nilainya. Ini adalah buah dari penanaman ideologi yang hanya bersifat baca-hafal.

Peringatan Hari Lahir Pancasila di kalender berulang lagi, tapi bangsa Indonesia seperti masih belum selesai dalam menusantarakan falsafah Pancasila. Padahal kita perhatikan, burung Garuda dengan jumlah bulu-bulu sesuai tanggal lahir Indonesia, dan menenteng perisai dengan gambar-gambar yang melambangkan Pancasila, tersebar di berbagai ruang kelas, kantor pemerintahan, sampai rumah-rumah warga. Bukan hanya itu, Garuda Pancasila juga dicetak pada seragam-seragam sekolah, kostum-kostum atlet dan olahragawan, hingga ada lagu populer yang berlirik “Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku”.

Garuda Pancasila lebih mudah dibayangkan dalam wujud visualnya, daripada entitas nilai-nilainya. Ini adalah buah dari penanaman ideologi yang hanya bersifat baca-hafal. Lihat saja, pertanyaan yang sering diulang di sekolah dasar adalah berapa jumlah bulu pada ekor Garuda? Berapa jumlah bulu pada lehernya? Berapa jumlah bulu pada sayap-sayapnya? Seakan murid-murid dipersuasi untuk menghafal lambang negara seutuhnya, dan kalau tidak hafal jumlah bulu-bulu itu, seperti kurang sempurna menghayati simbol Garuda Pancasila.

Pada masa orde baru, Pancasila menjadi demikian populer dan bergaung di mana-mana. Namun sebuah kepopuleran bukan selalu berarti baik, apalagi yang menyangkut sebuah ideologi. Ideologi yang populer dapat digunakan oleh penguasa sebagai pemakluman terhadap bentuk kekuasaan otoriter. Lebih lanjut, penguasa dapat memproklamirkan diri sebagai penjelmaan daripada ideologi itu sendiri. Pada tahap ini, kehidupan berbangsa sedang dipertaruhkan. Sebab mengkritisi kebijakan pemerintah dan ketidaksetujuan terhadap sikap penguasa akan dianggap sebagai penolakan terhadap ideologi bangsa.

Sejarah telah mencatat bagaimana kekuasaan orde baru dipertahankan dengan sistem ini, diktator. Sejak 1968 Soeharto menamakan praktik pemerintahannya sebagai Demokrasi Pancasila, yang berujung pada penanaman nilai-nilai Pancasila yang terjadi secara masif melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bagi seluruh pelajar dan pegawai negeri sejak awal 1980-an. Bersamaan itu pula, pada tahun 1980 saat rapim (Rapat Pimpinan ABRI), Soeharto berdiri di depan para jenderal, dan dalam pidatonya yang tanpa teks itu ia menyampaikan, “Saya meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum.”

Tiga pekan kemudian Soeharto kembali menegaskan, “Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum.” Belum cukup dengan itu, Soeharto melengkapi sikapnya kepada para pengkritiknya dengan pernyataan, “Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.” Model personifikasi seperti ini tentu sembrono dan sewenang-wenang. Tendesinya jelas menggunakan Pancasila sebagai alat represi sah negara terhadap rakyat. Kalau sudah begini, maka upaya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat hanyalah sebuah proses memuluskan transformasi Pancasila, dari ideologi bernegara menjadi alat represi negara.

Ideologisasi Pancasila pasca reformasi terus berlanjut dengan berbagai daya upaya, hingga pada 2017 Presiden Joko Widodo meneken perpres nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Lalu unit ini direvitalisasi menjadi sebuah badan yang kita kenal dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sementara Yudi Latief mundur dari Kepala BPIP sejak Juni 2018, badan ini seakan dibiarkan mati suri, atau malah terbengkalai, sebelum pada akhirnya Yudian Wahyudi mengambil alih kursi kosong itu.

Sesuai namanya, BPIP tentu berfungsi sebagai alat Presiden untuk membangun strategi penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Dalam hal ini, ada dua hal yang saya kira mesti diperhatikan pemerintah. Pertama tentu saja ideologisasi haruslah berdasarkan tujuan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, membangun etiket sosial untuk keadilan bersama. Bukannya bertujuan sebagai alat penguasa untuk mendikte rakyat agar tunduk dan patuh sepenuhnya kepada kekuasaan. Kedua, pemerintah harus menyadari bahwa Pancasila bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat, apalagi di era komunikasi modern sekarang. Jadi tahap indoktrinasi harus disudahi.

Sebelum ideologi dipasarkan kepada masyarakat, Negara haruslah lebih dulu—dan yang paling awal—dalam bersikap berdasarkan ideologi tersebut. Maka yang paling jitu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila adalah praktek langsung dari Negara, sesederhana itu. Bagaimana Pancasila mau dihayati oleh rakyat, kalau mereka melihat Negara mengkhianati ideologi dasarnya sendiri? Rakyat menjadi bertanya-tanya, apa kepentingan Negara menggembar-gemborkan Pancasila, sedangkan pada waktu yang bersamaan kasus pelanggaran HAM seperti tak akan ketemu ujungnya, dan roda politik-kekuasaan hanya jadi hegemoni elit dan partai.

Kenapa ada orang yang tidak menyukai Pancasila? Dalam sebuah wawancara dengan Elshinta, Plt. Kepala BPIP Prof. Hariyono menjawab, “Sebabnya sejak awal reformasi, Pancasila itu bukan arus utama. Oleh sebab demikian, ke depan pengarusutamaan Pancasila secara terus menerus dan sistematis harus dilakukan.” Istilah pengarusutamaan Pancasila belakangan sering saya jumpai, yang saya kira hanya permainan kata dan tak jauh berbeda dengan ungkapan penghayatan, pembinaan, atau penanaman.

Banyak orang akhirnya jenuh dengan berbagai istilah tersebut. Sebagian golongan justru menjadikan strategi pemerintah yang berhubungan dengan pembinaan ideologi sebagai bahan tertawaan. Lembaga seperti BPIP atau Pemuda Pancasila dicemooh, ungkapan-ungkapan seperti Duta Pancasila, Saya Indonesia Saya Pancasila, yang diproduksi sebagai media promosi, malah digunakan sebagai olok-olok dan sindiran di media sosial. Fenomena ini yang sering luput ditangkap pemerintah.

Sebelum lebih jauh memikirkan strategi soal pengarusutamaan Pancasila, pemerintah masih punya pekerjaan untuk mengembalikan nama baik Pancasila sebagai ideologi negara. Lagi-lagi hal ini hanya bisa terwujud jika Negara, melalui pejabat dan aparatnya, dapat hadir sebagai manusia yang adil dan beradab saat menangani konflik. Dan pemerintah dapat menjalankan mandat secara serius, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa itu, ideologisasi Pancasila hanya jadi omong kosong belaka.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *